Kenapa BUMDes Bisa Salah Urus ?

Kenapa BUMDes Bisa Salah Urus?
.
Dari hampir 76 ribu desa di Indonesia, ada 45 ribu desa yang telah "memiliki" BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Menurut data Kemendesa & PDT, 22 ribu BUMDes aktif beroperasi. Sengaja saya menggunakan tanda petik pada kata memiliki, karena memang definisi aktif tersebut masih rancu dan sistem monitoring datanya masih belum terbangun dengan baik.
.
Hampir setiap 5 hari sekali, saya atau kantor saya dihubungi oleh pengurus/pengelola BUMDes dari berbagai penjuru nusantara. Berdasarkan data kami, sebagian besar pertanyaan atau pun keluhan dari mereka adalah tentang hubungan antara Kepala atau perangkat Desa dengan pengelola BUMDes. Berikut sebagian aspirasinya:
.
(1) Kepala Desa (baca: pemerintah desa) tidak menyediakan modal yang cukup untuk menjalankan usaha
(2) Kepala Desa memiliki kepentingan pribadi atas usaha BUMDes
(3) Kepala Desa terlalu menuntut BUMDes untuk menghasilkan profit dalam waktu singkat.
.
Sebenarnya letak persoalan utamanya adalah pada siapa "owner" atau pemilik dari BUMDes? Pada usaha apa pun, owner punya peran sentral dari mulai pendirian sampai berkembangnya usaha. Sang owner harus merintis dari awal, mengorbakan waktu, tenaga, pikiran dan juga uang untuk memastikan obsesinya terwujud. Personafikasi si owner itu terlihat dari usaha yang dijalankannya, karena memang perusahaan itu bukan hanya sumber untuk menghidupi keluarga dan karyawannya saja, tetapi aset terpenting yang ia akan wariskan nanti.
.
Menurut aturan, pemilik BUMDes itu adalah masyarakat desa. Masyarakat terlibat melalui musyawarah desa dalam proses pendirian sampai dengan pelaporan hasil usaha. Namun agak sulit memposisikan masyarakat desa sebagai owner BUMDes selayaknya owner perusahaan. Tidak ada yang bisa ditunjuk hidungnya bila ada kerugian atau masalah, tidak ada yang bisa diapresiasi bila ada prestasi, tidak ada yang bisa diminta untuk berkorban waktu dan tenaga agar usahanya berjalan. Oleh sebab itu, Kepala Desa lah yang harus berperan sebagai owner BUMDes.
.
Sah-sah saja (bahkan wajib menurut saya), bila kemudian visi misi Kades dalam mensejahterakan warganya diwujudkan melalui usaha BUMDes. BUMDes salah urus, disebabkan karena Kepala Desa tidak mampu "berperan" sebagai owner tersebut. Kades diharapkan memiliki peranan selayaknya owner, bukan owner diartikan secara leterlek, sebagai pemilik BUMDes.
.
Sebagai owner, Kades harus mampu melihat peluang pasar apa yang tersedia untuk dijalankan oleh BUMDes. Ia juga harus mampu mencari talenta, mendidik dan memberikan penghasilan yang baik untuk pengelola BUMDes. Kades harus ampu memantau perkembangan usaha terutama keuangan usaha BUMDes, dan lain-lain. Bila Kades enggan melakukannya, itu lah awal dari BUMDes salah urus.
.
Sebenarnya tidak ada yang menuntut usaha BUMDes harus profit besar, karena bagi masyarakat yang penting mereka bisa merasakan manfaat dengan adanya BUMDes. BUMDes sejatinya adalah social enterprise, usahanya dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan warga, dan membutuhkan pendapatan yang memadai agar bisa tetap beroperasi dan berkembang.
.
BUMDes Tawangsari, Malang-Jatim (berita di gambar) menurut saya adalah BUMDes yang patut dicontoh. Didirikan tahun 2016, BUMDes ini memulai usahanya dengan mengelola air bersih, karena persoalan utama warga adalah tidak punya sumur dan mahalnya air PDAM. Kemudian di tahun 2017, BUMDes mendirikan usaha toko grosir untuk membantu kios-kios warga. Selanjutnya, mereka membuka unit usaha pengelolaan sampah agar sungai tidak tercemari. Pendapatan BUMDes terus bertambah, tetapi yang terpenting kepuasan warga juga meningkat.
.
Bila kesulitan untuk menjalankan usaha yang belum tentu untung, sebaiknya Kades memfokuskan BUMDes pada usaha-usaha pelayanan publik seperti di desa Tawangsari. Jangan mudah silau dengan cerita-cerita BUMDes lain yang berpenghasilan milyaran setahun, karena kondisi desanya berbeda dan mereka bukan warga Anda.
.
Bagaimana bisa kan pak Kades?

#covas